PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat. Istilah Demokrasi berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) "kekuasaan rakyat" yang terbentuk dari kata δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (Kratos) "kekuasaan." Aristoteles merupakan orang pertama yang memperkenalkan istilah demokrasi yang merujuk pada suatu bentuk sistem pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat. Sedangkan, Abraham Lincoln yang adalah Presiden Amerika Serikat ke-16 mendefinisikan demokrasi sebagai “the government from the people, by the people, and for the people,” yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pernyataan Abraham Lincoln menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi dan mempunyai hak yang sama dalam mengatur kebijakan pemerintahan sehingga keputusan yang diambil melalui demokrasi harus berdasarkan suara terbanyak. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemerintahan secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Menurut International Conference of Jurists (Bangkok, 1965),negara dinyatakan negara demokrasi jika mempunyai ciri-ciri adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik secara langsung maupun melalui perwakilan, adanya pengakuan dan perlindungan secara konstitusional terhadap hak-hak warga negara, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara, adanya badan peradilan yang bebas dan tidak memihak , adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara terutama bebas menyampaikan pendapat dan berorganisasi, adanya media massa yang bebas menyampaikan informasi, adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil, dan adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan.
Bangsa Indonesia pernah menerapkan tiga model demokrasi yang memiliki karakteristik tersendiri, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila. Demokrasi sekarang ini telah dipelopori oleh organisasi-organisasi modern. Macam-macam demokrasi di Indonesia ada lima, yaitu demokrasi kerakyatan pada masa revolusi, demokratisasi dalam demokrasi parlementer, demokratisasi dalam demokrasi terpimpin, demokratisasi dalam demokrasi Pancasila, dan rekonstruksi demokrasi dalam orde reformasi.
Setiap model demokrasi memiliki karakterisitik serta pengaruh yang ditimbulkannya masing-masing. Seperti pada masa demokrasi perlementer, terjadi kegagalan konstituante dalam menyusun UUD baru. Selain itu, juga dapat dibandingkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah dalam kehidupan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan parlementer dan terpimpin.
1.2. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Apa perbedaan antara sistem dan struktur politik pada masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin?
2. Apa penyebab dari kegagalan penyusunan UUD baru?
3. Apa perbedaan antara sistem kehidupan ekonomi masyarakat pada masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin?
1.3. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui perbedaan antara sistem dan struktur politik pada masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam penyusunan UUD baru.
3. Mengetahui perbedaan antara sistem kehidupan ekonomi masyarakat pada masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin.
1.4. Manfaat Penulisan
Penulis menulis makalah ini tentunya berharap bahwa makalah ini dapat memberi manfaat bagi masing-masing pihak dan memperluas pengetahuan mengenai demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin di Indonesia.
1.5. Metode Penulisan
Penulis menggunakan metode observasi dan kepustakaan. Cara-cara yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui studi pustaka, membaca buku-buku yang berkaitan dengan penulisan makalah ini, dan mencari berbagai informasi melalui media internet.
.jpg)
